Soal apakah nanti pemberian subsidi listrik dikaitkan dengan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), menurut Dirut PLN itu, pihaknya akan membangun kartu sendiri. Hal ini karena PLN itu ada nomor pelanggan maupun nomor KTP-nya. “Lokasinya kita datangi, karena tiap bulan kita ambil rekeningnya. Jadi tidak mungkin salah,” ujarnya.
Apakah ada survei ulang? “Sudah dilakukan. Ini yang sudah disurvei, saya datangi ulang,” jawab Sofyan.
Dirut PLN menjelaskan, sosialisasi soal pembenahan subsidi listrik sudah dilakukan selama 8 (delapan) bulan. “Kami kan takut salah. Kami takut salah, lho kok 46 juta ini, sedangkan menurut negara orang miskin hanya 15 koma sekian juta, sekarang 23 juta sama pra miskin. Nah ya sudah sebatas itu, 23,7 juta bukan 46 juta. Ini yang kami datang minta koreksi,” terang Sofyan
