JAKARTA-Kebijakan pemerintah terkait penerapan BBM satu harga jangan sampai membuat kinerja BUMN Migas menjadi terpengaruh negatif. Artinya harus ada jalan keluar yang win-win solution terhadap institusi yang ditugaskan. “Ya tentu harus ada kebijakan khusus, misalnya Pertamina ditugaskan membangun 155 titik, agar memenuhi program BBM satu harga, sudah pasti itukan banyak bebannya,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR Herman Khaeron disela-sela rapat kerja dengan Menteri ESDM Ignasius Jonan di Jakarta, Rabu (6/12/2017).
Menurut Herman, kalau bebannya ditanggung korporasi (Pertamina) maka bisa-bisa kinerja keuangan BUMN tersebut bisa tak bagus dimata publik. Dampaknya panjangnya juga kurang dimata investor. “Oleh karena itu pemerintah harus menghitung kembali secara cermat, berapa sebenarnya beban satuan cost untuk bisa memdnuhi program BBM satu harga ini,” tambahnya.
Lebih jauh kata Herman, pihaknya menyarankan agar beban tersebut bisa diberikan subsidi atau fiskalnya disiapkan pemerintah. “Bisa juga dibebankan pada kementerian dan lembaga. Nah kalau itu dilakukan, tentu korporasi atau BUMN akan survive,” ujarnya.
Selain soal beban penugasan, Herman menjelaskan sesuai dengan Peraturan Menteri, Pertamina juga mendapat tugas menjual BBM RON 88 dan Bio solar dengan harga tetap. “Kalau harga ICP naik, tentu akan menjadi beban bagi Pertamina. Beban ini akan dianggap lost opportunity profit,” imbuhnya.
