Sebelumnya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru-baru ini menyebutkan bahwa PT Pertamina (Persero) telah menanggung kerugian dari penjualan bahan bakar minyak (BBM) penugasan.
Hingga 30 Juni 2017, kerugian ditaksir mencapai US$ 957 juta atau sekitar Rp 12 triliun. Kerugian penjualan premium maupun solar itu termasuk juga dari Program BBM Satu Harga. Demikian diungkapkan Kementerian BUMN dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI pada 30 Agustus 2017 lalu.
Kementerian ESDM mengaku belum mendapatkan laporan dari Pertamina soal kerugian yang timbul dari program BBM Satu Harga ini. Pertamina diminta melakukan efisiensi untuk menekan kerugian tersebut. “Saya belum dapat laporan pasti. Tapi prinsipnya begini, segala sesuatu dengan melakukan efisiensi tentunya Pertamina masih bisa,” kata Dirjen Migas Kementerian ESDM, Ego Syahrial, Jakarta, Rabu (6/9/2017).
Meski ada kerugian sebesar Rp 12 triliun, Pertamina diminta tetap melanjutkan program BBM Satu Harga ke seluruh pelosok Indonesia. Ego menyatakan, BBM Satu Harga tak boleh berhenti, ini demi keadilan untuk masyarakat di daerah terpencil. “Harus lanjut dong, saya bulan depan akan ke Seram, meresmikan di Maluku bagian selatan. Tetap kebijakan Kementerian ESDM bahwa harga harus merata se-Indonesia, membangun dari pinggiran. Harus terpenuhi kebutuhan masyarakat, harus terlayani,” tegasnya.
