“Jadi mereka punya daftar jumlah anggota. Karena itu, kolaborasi dan koordinasi yang luas dan partisipasi aktif dari masyarakat sangat penting untuk memastikan data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi riil lapangan,” jelasnya.
Lebih jauh Gus Choi mengapresiasi kebijakan Kementerian Sosial terkait frekuensi pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang lebih sering.
Apalagi, proses pemutakhiran data tidak boleh hanya mengandalkan pendamping PKH.
“Perlu melibatkan lebih banyak pihak dan sumber informasi dalam proses pemutakhiran data, yakni Orsos disabilitas, baik fisik maupun mental, termasuk lingkungan RT dan RW,” paparnya.
Gus Choi optimis dengan DTSEN yang akurat, maka kebijakan negara dalam mempriotakan pengentasan kemiskinan bisa sesuai harapan.
“Apalagi Presiden Prabowo Subianto sangat serius dalam mengurangi kemiskinan, karena itu DTSEN diharapkan bisa menekan kebocoran anggaran negara,” tuturnya.
Dikatakan Gus Choi, bahwa anggaran perlindungan sosial yang selama ini diberikan kepada rakyat miskin, berupa bansos misalnya Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai, Program Indonesia Pintat (PIP) lain-lainnya dinilai sudah cukup.
“Kini saatnya pemerintah menggenjot pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat bisa naik kelas. Jadi tidak terus menerus menerima subsidi dari negara,” imbuhnya.
