“Pajak PPN, pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan, pajak UMKM, hingga pajak digital dan transaksi harian.”
Di sisi lain, sambung Gus Choi, pejabat negara hidup dalam kemewahan dengan gaji, tunjangan, dan fasilitas negara yang berlebihan.
Rakyat melihat ketimpangan ini sebagai bentuk ketidakadilan. Sementara pengangguran dan kurangnya lapangan kerja berdasarkan data BPS menunjukkan jutaan rakyat usia produktif masih menganggur.
“Banyak pekerja hanya mampu bertahan dengan upah rendah. Industri tidak berkembang optimal karena ekonomi dibebani pajak tinggi, birokrasi yang ruwet, serta korupsi yang mengakar,” terangnya.
DNIKS, kata Gus Choi menawarkan solusi yang mendesak yakni bebaskan rakyat dari pajak terutama pada rakyat kecil, jadi harus dibebaskan dari semua bentuk pajak konsumtif.
Negara memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah, seperti tambang, hutan, laut, udara, serta keuntungan besar BUMN.
Semua itu cukup untuk membiayai negara tanpa perlu memungut pajak dari rakyat kecil.
“Pajak hanya diberlakukan kepada sektor-sektor super kaya, konglomerat, dan perusahaan multinasional yang mengeruk keuntungan besar di Indonesia,” tuturnya.
Menurut Gus Choi, segera ciptakan lapangan kerja yang masif.
