Pemerintah harus fokus pada program padat karya, industrialisasi berbasis SDA, dan revitalisasi pertanian-perikanan.
Program infrastruktur bukan hanya membangun gedung dan jalan tol, melainkan harus diarahkan untuk membuka akses produksi rakyat, meningkatkan nilai tambah, dan memberi kepastian pasar.
BUMN dan swasta wajib menjalankan kewajiban CSR (Corporate Social Responsibility) secara nyata untuk membiayai program lapangan kerja rakyat.
Langkah lainnya, lanjut Gus Choi, efisiensi anggaran negara ditujukan pada pemangkasan belanja pejabat negara yang boros, seperti fasilitas mewah, gaji besar, perjalanan dinas yang tidak perlu.
Dana itu dialihkan untuk subsidi pangan, kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat.
Keadilan Sosial sebagai Prioritas, Konstitusi mengamanatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pemerintah tidak boleh menafsirkan pembangunan sebagai pertumbuhan ekonomi semata.
Yang dibutuhkan rakyat adalah keadilan distribusi: pangan murah, pekerjaan layak, dan rasa aman dari eksploitasi.
“Penutup Amuk massa adalah peringatan keras bahwa kesenjangan sosial sudah berada di titik berbahaya. Jika pemerintah hanya menjawab dengan kekerasan aparat, maka percikan api akan semakin membesar menjadi kobaran yang sulit dipadamkan,” pungkasnya. ***
