“Saya harap semua pihak, baik pengguna maupun penyedia jasa segera mulai memanfaatkan sistem tersebut, khususnya untuk mencatatkan kualifikasi penyedia. Kami mengajak semua khususnya Gapeksindo yang hadir dan maupun yang tidak hadir menggunakan katalog sektoral maupun kompetitif katalog untuk pekerjaan konstruksi yang bersifat repetitif supaya lebih terjamin,” tutur Menteri Basuki.
Kementerian PUPR menaruh harapan besar kepada Asosiasi Jasa Konstruksi, termasuk Gapeksindo sebagai mitra Pemerintah juga berkomitmen untuk menegakkan integritas anggotanya. Hal ini terutama dalam rangka meningkatkan kualitas pengadaan barang/jasa dan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi yang kredibel, khususnya di lingkungan Kementerian PUPR.
Menteri Basuki juga mengingatkan 4 poin penting yang menjadi fundamental untuk membentuk individu yang berintegritas dalam proses pengadaan barang/jasa atau yang dikenal sebagai “4 Big No’s”. Pertama no bribery atau tidak memberikan suap, kedua no kick back atau tidak memberikan imbal balik, no gift atau tidak memberikan hadiah/gratifikasi, dan no luxurious lifestyle atau mendorong/memfasilitasi gaya hidup yang mewah/boros. “Keempat poin ini saya harapkan tidak hanya dipegang teguh oleh ASN Kementerian PUPR tetapi juga oleh rekan-rekan asosiasi sebagai komitmen kita bersama untuk membentuk ekosistem pengadaan yang bersih dan transparan,” tutur Menteri Basuki.
