JAKARTA-Pemerintah pusat dan daerah harus serius menggarap pendidikan vokasi berbasis potensi dan kebutuhan dunia industri di daerah. Pemda perlu mengevaluasi pendidikan vokasi yang kurang mendapat apresiasi dari masyarakat. “Padahal dengan keterampilan dan keahlian tertentu yang dimiliki, generasi muda kita akan dapat bersaing dan sejahtera,” kata Wakil Ketua II DPD RI, Darmayanti Lubis dalam siaran persnya, di Jakarta, Jumat (9/8/2019).
Darmayanti selalu memberikan perhatian terhadap berbagai isu dan permasalahan pendidikan nasional. Salah satunya adalah rendahnya penyerapan tenaga kerja dari para lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Badan Pusat Statistik (BPS) melansir data, bahwa dari 7 juta orang menganggur, 11,24% merupakan lulusan SMK.
Data BPS tersebut, menurut Darmayanti harus menjadi pengingat seluruh penggiat pendidikan nasional, terutama Pemerintah. “Masih ada yang salah dari cara kita mengelola pendidikan keterampilan. Lulusan SMK yang seharusnya berpeluang lebih besar diserap dunia kerja, justru malah banyak yang nganggur. Padahal mereka dididik agar lebih siap secara teknis untuk bekerja, ” ujar Senator asal Sumatera Utara.
Meski upaya memajukan mutu pendidikan terus dilaksanakan pemerintah, namun kita tidak bisa menutup mata bahwa kualitas pendidikan nasional saat ini belum sesuai keinginan kita dan amanat konstitusi, terutama jika kita tengok realitas pelaksanaan pendidikan di daerah.
