Andy juga menjelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah merespon isu ini dan akan segera langsung ke DPD RI. Untuk itu pihaknya akan memanggil Kemendagri untuk meminta kejelasan persoalan ini. “Sudah dikomunikasikan dengan pihak Kemendagri, sangat direspon cepat, bahwa hari ini juga akan ada tim dari Kemendagri yang menanganinya, untuk menyampaikan aspirasi,” terangnya.
Senada dengan Andy, Anggota DPD RI dari Papua Barat Filep Wamafma juga berharap Komite I DPD RI segara mengundang Kemendagri agar DPRP bisa dilantik dan langsung bekerja. Menurutnya, pelantikan DPRP jangan menunggu pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih karena akan mengganggu proses legislasi. “Kami berharap pelantikan presiden jalan, pelantikan DPRP juga jalan. Saya rasa tidak ada masalah soal pelantikan. Maka saya berharap Komite I bisa segera panggil pemerintah,” ujar Filep yang juga menjabat Ketua Komite III DPD RI. .
Di kesempatan yang sama, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua George Dedaida berharap bahwa pelantikan anggota DPRP jalur Otsus Papua bisa dilaksanakan November mendatang. Ia kembali menjelaskan bahwa DPRP jalur Otsus Papua bergerak independen tanpa partai politik, maka masyarakat sangat menantikan kerja-kerja dari DPRP jalur Otsus Papua ini. “Semoga pelantikan ini bisa secepatnya, paling lambat November 2024, itu sudah diangkat DPR pengangkatan otsus di Tanah Papua,” imbuh Ketua Fraksi Otonomi Khusus DPRP Papua Barat ini.***
Komentari tentang post ini