JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi berharap agar pengelola operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) terutama jajaran Direksi Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC ) tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di masa mendatang.
“Proyek besar ini harus mampu berjalan secara mandiri dengan efisiensi pengelolaan. Kami mengapresiasi keberadaan KCJB sebagai proyek yang prestisius dan menyadari membutuhkan waktu untuk BEP (break even point atau balik modal), namun diharapkan ke depannya, biaya operasional dan pemeliharaannya tidak perlu menggunakan dana APBN,” tegasnya saat rombongan Tim Kunjungan Kerja Spesifik DPR RI meninjau langsung operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Bandung, Kamis (31/10).
Abdul Hadi mengatakan kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan dan kelayakan operasional proyek infrastruktur yang digadang-gadang akan mempercepat mobilitas antara dua kota besar, Jakarta dan Bandung, sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas di jalur tersebut.
Legislator Dapil NTB II ini menambahkan bahwa upaya untuk menjaga kemandirian proyek ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat perekonomian tanpa menambah beban fiskal negara.
