JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, mendesak Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) segera menuntaskan kasus desa yang dijadikan agunan oleh pihak ketiga dan kini terancam disita.
Menurut Sudjatmiko, praktik tersebut tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga mengancam masa depan desa sebagai entitas pemerintahan terdepan yang mestinya menjadi pusat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
“Desa bukan aset yang bisa diagunkan seenaknya. Desa adalah entitas hukum yang diakui konstitusi, dengan kewenangan mengelola wilayah dan anggaran demi kesejahteraan warganya. Jika desa terjerat kasus seperti ini, masyarakat desa yang paling dirugikan,” tegas Sudjatmiko di Jakarta, Senin (22/9/2025).
Sudjatmiko menilai kasus ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan minimnya literasi hukum serta keuangan di tingkat desa.
Karena itu, ia meminta Kemendesa PDTT segera turun tangan menyelamatkan aset desa sekaligus memberikan pendampingan hukum dan teknis agar kasus serupa tidak terulang.
“Tidak boleh ada desa yang kehilangan kewenangannya hanya karena masalah utang atau pengelolaan yang keliru. Negara harus hadir untuk melindungi desa,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sudjatmiko mendesak pemerintah segera melakukan audit guna memastikan desa-desa lain tidak mengalami kasus serupa.
