JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syafiuddin menyampaikan keprihatinan serius atas masih maraknya praktik pungutan liar (pungli) terhadap kendaraan angkutan barang dan truk logistik di Indonesia.
Dia mendesak pemerintah untuk membersihkan praktik pungli.
Berdasarkan data yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), setiap truk bisa mengeluarkan biaya antara Rp 100 hingga Rp 150 juta per tahun untuk membayar pungli.
“Ini bukan masalah sepele. Ketika satu truk bisa habis sampai seratus sampai seratus lima puluh juta rupiah setahun karena pungli, biaya itu pasti dilempar ke harga barang yang pada akhirnya dibayar masyarakat. Ini memberatkan ekonomi rakyat dan merusak daya saing logistik nasional,” tegas Syafiuddin, Jumat (18/7/2025).
Politisi asal Dapil Jawa Timur XI itu mendesak tindakan terkoordinasi lintas lembaga, pemerintah pusat dan daerah, Kepolisian RI, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar bergerak cepat menutup ruang-ruang pungli, menindak oknum, dan memperkuat mekanisme pengawasan sistemik.
“Saya minta Kementerian terkait, terutama yang membawahi infrastruktur jalan, perhubungan darat, dan pelabuhan, bekerja bersama Polri, Kejaksaan, dan KPK. Lakukan operasi gabungan, audit titik rawan pungli, dan tindak tegas siapa pun, baik aparat maupun warga sipil yang bermain di jalur logistik,” ujar Syafiuddin.
