JAKARTA– Pemerintah Indonesia diminta cermat dalam memilih langkah diplomasi ekonomi dan perdagangannya dengan menempatkan kedaulatan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan.
“Tidak sebaliknya, mengejar pertumbuhan ekonomi semu dengan bersandar pada utang dan investasi asing,” ujar Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Riza Damanik dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (3/1).
Menurut dia, partisipasi pemerintah Indonesia dalam berbagai forum ekonomi dunia kurang strategis.
Kehadiran pemerintah Indonesia tidak lebih sebagai pelengkap semata.
Buktinya, pemerintah Indonesia tidak berhasil memperjuangan agenda ekonomi yang menguntungkan kepentingan Indonesia.
Karena itu kata dia, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berkeharusan melakukan evaluasi keanggotaan Indonesia di WTO, termasuk keterlibatan Indonesia dalam sejumlah perjanjian investasi dan perdagangan lainnya.
“Selama ini tidak memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan rakyat,” tegas dia.
Dia menilai, kehendak Menteri Perdagangan menjadikan Indonesia sebagai kepanjangan tangan dari negara maju adalah sesat dan tidak mempertimbangkan kepentingan nasional Indonesia maupun ketimpangan ekonomi global yang terjadi hari ini.
