“Masyarakat sudah pasti terus minta dilayani untuk mendapat fasilitas kemudahan. Urusan SKCK dari polri, akan ada jutaan pelamar kerja yang datangi Polri untuk mengurus,” tambahnya.
Begitupun dengan pelayanan mengurus SIM, STNK yang jumlahnya hingga jutaan orang. Sehingga akan menghasilkan pendapatan negara yang pasti dan terukur masuk ke kas negara. “Salah satu contohnya di Polda Sumut, yang dipimpin Irjen Pol Agus Andrianto. PNBP sumut dari Poldasu sudah mencapai Rp324 miliar. Begitu juga dengan Polda-Polda lain seperti DKI Jakarta, Jabar dan Jatim,” paparnya lagi.
Polda Jabar dan Jatim yang memiliki jumlah penduduk puluhan juta, lanjut Politisi Nasdem, memprediksi kemungkinan besar PNBP akan lebih besar. Karena penduduknya saja sudah mencapai 60 juta jiwa.
“Jadi saya perkirakan sektor PNBP ke depan bisa menjadi prioritas pendapatan negara RI dan tentu harus dibarengi dengan pelayanan yang baik,” terangnya.
Ditanya apa alasan yang mendasari PNBP bisa menjadi penerimaan negara strategis, Legislator dari Dapil Sumut III menjelaskan pada saat pertumbuhan ekonomi melambat, maka dunia usaha termasuk UMKM, UKM hingga usaha besar, juga akan mengalami perlambatan.
“Ekspor CPO Indonesia yang berasal dari Perkebunan Sumut juga banyak mendapat isu penolakan dari LSM/NGO Eropa,” tuturnya.
Komentari tentang post ini