BATAM-Korupsi di Indonesia berlangsung secara TSM (terstruktur, sistimatis dan masif), sehingga negara ini masih mampu mensejahterakan rakyatnya. Karena itu, ke depan pemerintah dan DPR RI harus sama-sama kuat agar pemerintahan berjalan dengan benar, tidak menyimpang, atau on the track. “Korupsi itu dilakukan oleh tiga komponen negara; yaitu birokrasi pemerintah, eksekutif dan DPR RI atau legislatif. Baik dari perencanaan program, penganggaran, pengadaan barang, dan pengawasan,” kata Wakil Ketua MPR RI, Dimyati Natakusuma, hadir pula Melani Leimina Suharli, Hajriyanto Y Thohari, Ahmad Farhan Hamid, Sekda Provinsi Kepulauan Riau, dan Sekda Kabupaten Batam, Wayan Subawa, Jumat (20//2014) malam.
Menurut Dimyati, korupsi disebabkan akibat keserakahan dan ketidaksabaran menahan diri dari segala macam pengaruh duniawi. Karena itu Koalisi merah putih (KMP) harus solid sebagai penyeimbang pemerintah, dan DPR bukan lagi sebagai setempel untuk menghalau aspirasi rakyat. “Itu penting, karena kalau pemerintah dan DPR RI sama-sama kuat, maka pemeirntah akan berjalan pad aril yang benar atau on the track. Pemerintahan Jokowi-JK tak bisa main-main, sehingga ke depan akan lebih baik,” tambahnya.
Ketua DPP PPP itu menambahkan penegak hukum harus diperkuat. “Kalau penegak hukum main-main, maka negara ini juga akan hancur. Karena itu DPR dan pemeirntah harus kuat, agar mampu menjadi negara maju seperti Brasil, Rusia, China dan India,” imbuhnya.
Wakil Ketua MPR RI Ahmad Farhan Hamid mulai khawatir dengan pemerintahan Jokowi-JK ke depan. Mengapa? Karena Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) ternyata belum, bahkan tidak mampu mengalahkan dirinya-sendiri. Hal itu terlihat dalam proses pembentukan postur kabinet, yang semula katanya ramping, namun tetap mempertahankan 34 kementerian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBY).
“Jokowi memang tidak salah, hanya tak mampu mengalahkan dirinya sendiri. Kalau itu berlanjut, maka negara ini akan gagal dan terancam karena asing akan menguasai seluruh kekayaan dan wilayah kerja pemerintah. Dari pertambangan, transportasi, energy, produksi otomotif, jasa, dan sebagainya. Kalau itu dibiarkan, maka kita akan merusak dan menghancurkan negara ini sendiri,” pungkasnya.
