JAKARTA-Pembenahan pendaftaran haji saat ini memang sangat mendesak. Apalagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah memberikan saran untuk sejumlah pembenahan. “Setiap kebijakan apapun, kalau ada moratorium harus tujuannya adalah membenahi,” kata Wakil Ketua DPR RI, M Sohibul Iman, Rabu, (11/06/2014).
Diakui Sohibul, wacana moratorium pendaftaran haji sudah mendapat dukungan DPR. Daftar tunggu yang sudah terlalu panjang tentu menjadi perhatian dan harus dihentikan sementara sambil melakukan pembenahan layanan haji.
Lebih jauh Sohibul, pihaknya mendukung adanya wacana melakukan moratorium pendaftaran haji. Langkah moratorium ini harus sekaligus melakukan pembenahan layanan haji. Jangan terus menerima pendaftaran, tapi tak ada pembenahan sama sekali. “Bukan semata-mata karena sudah kebanyakan kuota hajinya. Sambil moratorium sambil dibenahi,” ujarnya
Diharapkan Sohibul, pemerintah jangan terus membuka pendaftaran haji, karena selain daftar tunggunya sudah terlalu panjang juga tidak bisa memberi kepastian kepada para calon jemaah untuk bisa pergi ke Tanah Suci.
Akhirnya, lanjut Sohibul, dana calon jemaah terus menumpuk di rekening pemerintah tanpa terkontrol. “Jangan terus pemerintah menerima pendaftaran. Padahal, menunggunya sudah 5 tahun. Itu pun tidak memberi kepastian. Kalau pun masih ada yang mendaftar, bayarnya hanya setor saja sebagai tanda jadi, sehingga uangnya tidak menumpuk,” pungkasnya. (ek)
