JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Abdullahmempertanyakan perkembangan Satuan Tugas (Satgas) Antipremanisme yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi.
Pertanyaan itu mencuat usai terjadinya pembakaran tiga mobil polisi saat operasi penangkapan pimpinan salah satu organisasi masyarakat (Ormas) di Kota Depok, Jabar, yang bermasalah dengan hukum.
“Sudah sampai mana perkembangan dari Satgas Antipremanisme yang dibentuk Gubernur Dedi Mulyadi?” kata Abdullah, Senin (21/4/2025).
“Pembentukan satgas yang terdiri dari Polri dan TNI yang direncanakan sampai tingkat kecamatan itu menjadi mendesak usai terjadi peristiwa vandalisme oleh sekelompok warga saat anggota Polres Depok menangkap salah satu pimpinan ormas yang bermasalah dengan hukum,” imbuhnya.
Seperti diketahui, 3 mobil polisi dibakar massa di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok, saat polisi hendak menangkap pelaku penganiayaan yang merupakan ketua Ormas setempat, Jumat (18/4).
Menurut polisi, penangkapan itu dilakukan karena yang bersangkutan dilaporkan atas penguasaan lahan, penganiayaan dan kepemilikan senjata api.
Polisi juga menerangkan bahwa penjemputan terhadap pimpinan ormas yang bermasalah dengan hukum ini dilakukan setelah dua kali surat panggilan dilayangkan, tetapi pelaku tak memenuhi panggilan pemeriksaan tersebut.
