SURABAYA – Anggota Komisi XI DPR RI Marinus Gea meminta kepada pemerintah daerah untuk dapat menutup Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sudah tidak beroperasi lagi, karena akan membenani keuangan negara.
Hal itu disampaikan Marinus saat pertemuan dengan BPKP, BPK RI dan perwakilan Kemenkeu di Surabaya, Jawa Timur, Senin (29/4/2024).
Dalam pertemuan tersebut, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur menyampaikan hasil audit terhadap BUMD di Jawa Timur, dan hasilnya dari 120 lebih BUMD hanya 5 perusahaan yang masih berjalan.
“Sedangkan sisanya seperti hidup segan, mati tak mau. Yang seperti ini tak boleh dibiarkan begitu saja. Bayangkan mereka (BUMD) itu dibiayai negara tiap tahunnya,” tegas Marinus.
Menurut Politisi PDI-Perjuangan ini, ada potensi pemborosan uang negara hingga ratusan miliar dari alokasi dana bagi BUMD yang setiap entitasnya paling tidak bisa memperoleh dana setidaknya Rp5 miliar.
“Ini kan pemborosan. Katakanlah di Jatim ini ada 100 BUMD yang tidak operasional lagi, berapa banyak dana yang terpakai sia-sia seperti itu?” ungkap Marinus.
Padahal, ia berujar, dana yang tak efektif itu dapat disalurkan ke sektor yang lebih tepat.
“Dana itu bisa difokuskan untuk pembangunan infrastruktur juga ekonomi kita, supaya berdampak bagi masyarakat luas,” katanya.
