Bangsa ini meskipun adalah salah satu negara demokrasi terbesar kedua di dunia, namun faktanya ruh nya masih seperti kerajaan.Makanya meski berkali-kali melakukan kesalahan, penguasa selalu dapat bertahan lama.
“Ini tradisi lama,makanya pembatasan dua perioe itu saya lihat adalah keputusan yang tepat. Kalau mau balik ke UUD 45 bahayanya kekuasaan seperti ini bisa tanpa batas, apalagi kalau pemilihan dibalikkan ke MPR.Kita bangsa yang relatif menerima pemimpin dan tidak pernah ada budaya kekuatan alternatif yang kuat,” tegasnya.
Terkait wacana penggunaan hak interpelasi kasus Archandra, Farhi melihat interpelasi itu penting agar kesalahan serupa tidak lagi terulang. Pengangkatan Arcandra menunjukkan adanya kelemahan sistem di sekitar Presiden Joko Widodo, yang tidak mampu melacak. Sehingga pada akhirnya, muncullah keputusan yang salah dengan mengangkat Arcandra. “Dengan diam, maka kita seperti membiarkan presiden melakukan kesalahan. Padahal seharusnya presiden diproteksi dari kemungkinan berbuat salah,” ujar Politisi PKS ini lagi.
Komentari tentang post ini