JAKARTA – Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 secara resmi menyetujui hasil pembahasan terkait persetujuan penerimaan hibah Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) dari luar negeri.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budi Djiwandono yang didaulat mewakili Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI menyatakan bahwa hal ini sesuai dengan Surat Menteri Pertahanan RI Nomor B/2573/M/XII/2024 yang diterbitkan pada 27 Desember 2024.
Surat tersebut berisi tentang persetujuan penerimaan hibah Alpalhankam dari luar negeri yang dibutuhkan untuk memperkuat sektor pertahanan Indonesia.
Dijelaskannya juga, berdasarkan ketentuan Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, persetujuan DPR RI diperlukan untuk hibah atau pinjaman dari Pemerintah atau Lembaga Negara Asing.
“Berdasarkan rapat konsultasi pengganti rapat Bamus tanggal 22 Januari 2025, Komisi I telah ditugaskan untuk membahas surat Menteri Pertahanan RI No. B/ 2573/M/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024 tentang persetujuan penerimaan hibah Alpalhankam dari luar negeri,” ujar Budi Djiwandono saat menyampaikan laporan Komisi I DPR RI dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025) tersebut.
