Lebih lanjut, Legislator Fraksi Gerindra ini menyampaikan, bahwa pada 4 Februari 2025, Komisi I DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Pertahanan RI dan Panglima TNI beserta para Kepala Staf untuk membahas lebih lanjut mengenai hibah Alpalhankam tersebut.
“Setelah mendengarkan penjelasan Komisi I DPR RI menyetujui penerimaan hibah Alpalhankam dari luar negeri sesuai Surat Menteri Pertahanan RI Nomor B/ 2573/M/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024,” ungkap Budi Djiwandono.
Pada akhir laporan, Budi Djiwandono berharap persetujuan yang diperoleh di tingkat Komisi I DPR RI dapat disetujui dalam Rapat Paripurna tersebut.
Menanggapi laporan Pimpinan Komisi I DPR RI, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir yang memimpin sidang kemudian mengajukan pertanyaan kepada seluruh Pimpinan dan Anggota DPR RI terkait persetujuan laporan tersebut.
“Apakah laporan Komisi I DPR RI mengenai penerimaan hibah Alpalhankam dari luar negeri dapat disetujui?” tanya Adies Kadir.
Serentak, seluruh Pimpinan dan Anggota DPR RI menjawab dengan “Setuju,” yang kemudian disahkan melalui ketok palu.
Dengan disetujuinya penerimaan hibah Alpalhankam dari luar negeri ini, diharapkan sektor pertahanan dan keamanan Indonesia dapat semakin diperkuat untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks di masa mendatang.
