JAKARTA-Kalangan DPR menyoroti paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait melemahnya nilai tukar rupiah.
Masalahnya, anjloknya rupiah bisa berdampak kemana-mana, termasuk defisit neraca perdagangan dan sektor industri.
“Rapat kali ini terasa penting, karena terkait dengan kondisi perekonomian yang sedang bergejolak,” kata Ketua Komisi VI DPR, Airlangga Hartarto di sela-sela rapat kerja Komisi VI dengan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Menteri Perndustrian MS Hidayat, Kadin, dan Apindo di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu, (28/8).
Menurut Airlangga Hartarto, dalam kondisi dimana nilai tikar rupiah terus melemah, rapat gabungan antara DPR, Mendag dan Menperin dirasa sangat penting, karena DPR ingin melihat sejauhmana langkah yang akan diambil kementerian tersebut.
“Gejolak yang terjadi akibat melemahnya nilai tukar rupiah saat ini, sangat berpengaruh pada stabilitas ekonomi, terutama meningkatnya inflasi,” tambahnya.
Komisi VI DPR, sambung Airlangga lagi, ingin mengetahui langkah-langkah jangka pendek yang diambil pemerintah untuk memperbaiki neraca perdagangan ini.
“Dari kebijakan yang dilakukan pemerintah ada beberapa hal yang patut menjadi catatan, yaitu kegiatan yang mendorong peningkatan ekspor antara lain kemudahan bagi industri di kawasan berikat untuk dapat meningkatkan ekspor 50%. Ini suatu hal yang perlu diapresiasi,” ungkap anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Kabupaten Bogor ini.
