“Dari kebijakan yang dilakukan pemerintah ada beberapa hal yang patut menjadi catatan, yaitu kegiatan yang mendorong peningkatan ekspor antara lain kemudahan bagi industri di kawasan berikat untuk dapat meningkatkan ekspor 50%. Ini suatu hal yang perlu diapresiasi,” ungkap anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Kabupaten Bogor ini.
Namun demikian, ada beberapa permintaan dari kalangan industri agar mendapat kemudahan pajak pertambahan nilai (PPN).
Menurut Airlangga, PPN untuk bahan baku bila direstitusi masih memerlukan waktu dan juga memerlukan biaya bila dibandingkan dengan bahan baku impor.
“Padahal tahun 2015 kita sudah memasuki ASEAN Economy Community,”ucapnya.
Sementara itu, Menperindag Gita Wiryawan, menjelaskan, tanggung-jawab kementeriannya bersama kementerian terkait dan BI adalah menjaga agar tingkat inflasi dapat dikendalikan pada kisaran 7%-8%.
Pengurangan impor migas dan peningkatan konten bio diesel yang dilakukan oleh kementerian terkait dan dukungan dari Kemendag akan diukur dari indikator keberhasilan, yaitu impor bisa ditekan sekitar 4-8%.
Komentari tentang post ini