Sehingga, kata politisi PDI-Perjuangan ini, opsi kenaikan harga BBM itu harus menjadi opsi terakhir untuk mengatasi persoalan pembengkakan APBN. “Ini kan pemerintah yang dilakukan selama ini selalu nakut-nakuti rakyat, untuk masalah BBM ini. Seolah-olah kalau harga BBM tidak dinaikkan, maka kemudian APBN jebol. Ini buktinya tidak ada masalah. Tahun lalu kita juga ada tambahan untuk subsidi BBM, malah APBN-nya sisa hampir Rp 50 triliun yang tidak kepakai,” tutur Arif.
Tudingan pemerintah bahwa pembengkakan penggunaan BBM subsidi bisa membuat jebol APBN, menurut Arif belum tentu benar. Karena, jangan-jangan jebolnya kuota BBM subsidi itu bukan lantaran pertumbuhan ekonomi yang normal, tapi lebih pada kasus pengawasan dari pemerintah dalam penyaluran BBM subsidi yang lemah, tidak tepat sasaran, dan terjadi kebocoran. “Sehingga kalau itu yang terjadi, kelalaian atas pembengkakan BBM subsidi ada di pemerintah sendiri,” ujar dia.
Lebih lanjut dia meminta pemerintah lebih obyektif dan transparan dalam hitung-hitungan sebelum menaikkan harga BBM subsidi. Sebab, masyarakat saat ini tidak lagi ‘bodoh’ dan telah cukup tau soal perhitungan dalam penentuan harga wajar BBM. “Sehingga kalau pemerintah terkesan menutup-nutupi soal biaya dan perhitungan dalam penentuan harga BBM ini, masyarakat pun tau cara perhitungan dan penentuan akhir harga BBM tanpa harus mengganggu APBN,” tukas dia.
