JAKARTA-Dugaan korupsi pembelian helikopter AgustaWestland (AW) 101 dinilai lebih bernuansa politis. Alasannya dari sisi hukum, kasus ini masih belum terlihat jelas, berapa nilai kerugian tersebut. “Kalau masalah kerugian negara, siapa yang menghitung kerugian, harusnya bersifat nyata oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan tidak boleh direka-reka sehingga terlihat ada unsur korupsi,” kata Koordinator Aksi Solidaritas Mahasiswa Untuk Penyelamatan TNI, Prayogi kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/6/2017).
Ratusan Mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa untuk Save TNI (SMUT) mendatangi Komisi I DPR-RI di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, pada Rabu (14/6/2017). Mereka menggelar aksi unjuk rasa menuntut Komisi I DPR memanggil Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terkait penanganan kasus pembelian Heli AW 101 yang diduga politis.
Prayogi mengaku prihatin atas pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang menyebutkan ada dugaan penyimpangan dalam pembelian Heli AgustaWestland (AW) 101. Alasannya pernyataan tersebut bisa menurunkan kredibilitas dan citra TNI di masa mendatang. “Kami merasa prihatin sekali,” tegasnya sambil menyerukan #Save TNI.
Komentari tentang post ini