Dukung B5, Indonesia-Malaysia Pasok CPO ke Tiongkok

JAKARTA-Indonesia dan Malaysia siap penuhi kebutuhan minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) untuk Negeri Tirai Bambu (China). Kebijakan Pemerintah Tiongkok perlu mendapat dukungan terkait penerapan program biodiesel campuran lima persen dengan solar atau B5 sebagai komitmen dalam mengurangi emisi karbon. “Kami sepakat bersama-sama mendorong agar Tiongkok bisa menggunakan B5 sehingga mengurangi trade deficit dengan Indonesia dan Malaysia sekaligus sebagai energi yang ramah lingkungan,” kata Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto seusai melakukan pertemuan dengan Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi Malaysia, Datuk Seri Mah Siew Keong di Putrajaya. Malaysia, Rabu (23/8). Menperin berharap, penggunaan biodiesel di Tiongkok menjadi pasar potensial untuk meningkatkan ekspor produk sawit Indonesia. Bahkan juga bisa menjadi peluang bagi pelaku industri nasional untuk berinvestasi membangun pabrik biodiesel. “Sawit merupakan salah satu komoditas strategis Indonesia dan Malaysia. Artinya, sukses atau gagalnya komoditas ini ada di tangan kedua negara sebagai pemasok 90 persen CPO ke pasar dunia,” ungkapnya. Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian RI fokus mendorong pengembangan industri CPO di dalam negeri melalui hilirisasi agar mampu meningkatkan nilai tambah tinggi. “Indonesia menghasilkan CPO mencapai 35 juta ton pada tahun 2016. Pengembangkan industri hilir pengolahan minyak sawit, antara lain untuk produk minyak goreng sawit, oleofood, oleochemical, hingga biofuel,” tutur Airlangga. Pada tahun 2016, kapasitas produksi minyak goreng nasional mencapai 45 juta ton per tahun, oleofood 2,5 juta ton per tahun, oleochemical 3,5 juta ton per tahun, dan biodiesel 10,75 juta ton per tahun. Sedangkan, ekspor CPO dan produk turunannya pada bulan Januari-Februari 2017 sebesar USD 4,1 juta atau mengalami peningkatan 63 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2016. Dalam pertemuan bilateral tersebut, lanjut Airlangga, kedua belah pihak juga menyepakati penguatan kelembagaan Persatuan Negara-negara Penghasil Minyak Kelapa Sawit atau Council Palm Oil Producing Countries (CPOPC). “Kami mendorong agar lembaga ini bermanfaat untuk pengembangan nilai tambah atau hilirisasi di sektor industri CPO,” ujarnya. CPOPC akan mengajak tujuh negara lain untuk bergabung selaku produsen CPO, yaitu Thailand, Kolombia, Nigeria, Papua New Guinea, Pantai Gading, Honduras dan Guatemala. “Kami juga sudah mengundang mereka untuk hadir pada FGD yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat di Bali,” imbuh Airlangga. Dengan masuknya negara-negara tersebut, diharapkan berdampak positif bagi komoditi CPO di dunia. Sementara itu, Menteri Mah menyatakan, sebagai negara penghasil minyak sawit perlu untuk saling sevisi memperkuat aliansi dalam upaya melawan kampanye negatif dan hambatan perdagangan yang mengancam komoditas tersebut. “Kedua negara memproduksi 85 persen dari total CPO dan telah mengisi 91,2 persen pasar ekspor di dunia sehingga kita merupakan pemain global utama di industri minyak sawit,” jelasnya. Menurut Mah, Indonesia dan Malaysia akan menekankan pentingnya CPOPC untuk pengembangan, promosi dan penguatan kerja sama di sektor industri minyak sawit. “Maka sekretariat CPOPC ditugaskan untuk mempromosikan dan mengundang lebih banyak negara penghasil sawit agar masuk menjadi anggota. Pasalnya, kami setuju bahwa minyak sawit merupakan komoditas penting yang menyediakan lapangan pekerjaan, pendapatan devisa, dan pembangunan sosial ekonomi,” paparnya. Dalam agenda pertemuan kedua menteri ini, juga dibahas mengenai langkah-langkah strategis untuk menghadapi kampanye negatif penggunaan minyak sawit di Uni Eropa dan Amerika Serikat, termasuk terhadap resolusi parlemen Eropa dan Norwegia. Selain itu, berkoordinasi menghadapi penetapan tarif dan nontarif yang diterapkan oleh beberapa negara, seperti India yang menaikan Bea Masuk dua kali lipat menjadi 15 persen dan Amerika Serikat yang tengah mewacanakan pengenaan anti dumping untuk biodiesel. Kemudian, Indonesia dan Malaysia akan menjajaki kerja sama dalam bidang penelitian dan pengembangan untuk memitigasi upaya pembatasan senyawa karsinogenik. Pada kesempatan tersebut, Menteri Mah mewakili Pemerintah Malaysia menyampaikan permohonan maaf terkait kesalahan Bendera Indonesia yang dimuat dalam buku panduan Sea Games 2017. Dalam kunjungan kerjanya ke Negeri Jiran, Menperin Airlangga selaku Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia (PB WI) sempat menyaksikan langsung laga para atlet binaannya yang berhasil maraih target tiga medali emas yang ditetapkan oleh Satlak Prima. ***