Yang muncul ke permukaan publik hanyalah bagian terkecil dari permasalahan yang sangat besar dan mendasar di Pertamina yang selama ini tidak diketahui publik.
Dari sudut pandangnya, Joko menegaskan, ada benturan kepentingan di Pertamina. “Memberhentikan Direktur dan Wakil Direktur dalam waktu yang sama sudah menjelaskan secara gamblang adanya pertarungan kepentingan,” imbuhnya.
Kepentingan apa, menurut Kordinator Nasional Duta Jokowi itu, harus diaudit oleh Tim Independen yang harus dibentuk oleh Presiden.
“Sudah pasti terbentuk kubu-kubuan di Pertamina siapa mendukung siapa. Tim Audit Independen yang dibentuk Presiden bertugas untuk menguak takbir gelap Pertamina lebih gamblang,” tandasnya.
Selain membentuk Tim Audit Independen, Duta Joko Widodo juga meminta presiden untuk menghentikan proses pembentukan Holding Company bidang energi.
“Ini tidak masuk akal jika Pertamina dipaksa tetap menjadi pemimpin dalam BUMN Holding Company bidang energi. Jika mengurus sendiri saja sulit bagaimana mengurus perusahaan-perusahaan lain. Belum lagi adanya pergerakan di mana SKK Migas, institusi yang mengatur tata kelola hulu migas, juga akan dimasukan dalam Pertamina. Selesai sudah industri migas Indonesia,” urainya.
