JAKARTA-Pasca reformasi 1998, proses politik dan demokrasi yang berkembang di Pilkada dan Pilpres lebih mengedepankan suara terbanyak alias voting dan tidak lagi pendekatan musyawarah.
Maka yang berkuasa terutama di daerah adalah yang memiliki modal besar.
“Konsekuensinya saat berkuasa akan mengeruk kekayaan alam daerahnya sampai habis,” kata anggota Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha dalam forum legislasi ‘RUU Wawasan Nusantara dengan tema ‘Wawasan Nusantara Menuju Kebangkitan Nasional, Menjaga Nalar Bangsa Untuk Hidup Bersama’ hadir pula anggota Pansus RUU Wawasan Nusantara John Kenedy Azis dan pakar kebangsaan Yudi Latif di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (30/5/2017).
Oleh karena itu, Politisi PPP tersebut meminta agar MPR kembali mengkaji sistem politik yang membutuhkan biaya sangat besar.
Apalagi kepala daerah yang sudah terpilih, kemudian jor-joran menghabiskan kekayaan alam dengan habis-habisan. Seperti di Kalimantan.
Ketua DPP PPP ini mengakui dirinya konsisten mengamalkan dan mempertahankan wawasan kebangsaan yang mulai terkoyak akibat Pilkada DKI Jakarta ini.
Komentari tentang post ini