Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya berdampak pada laporan keuangan negara, tetapi juga langsung dirasakan oleh masyarakat.
Lebih lanjut, Achmad menyoroti bahwa kebijakan efisiensi anggaran belum menyentuh aspek yang lebih mendasar, yaitu struktur kabinet yang besar dan kompleks.
Menurutnya, perampingan kementerian dan lembaga negara dapat menjadi solusi efisiensi yang lebih substansial.
“Kabinet yang terlalu gemuk akan mengakibatkan pemborosan anggaran dalam bentuk biaya operasional, tunjangan, hingga birokrasi yang semakin berbelit. Pemerintahan Prabowo harus berani mengevaluasi kembali efektivitas kementerian dan lembaga yang ada,” jelasnya.
Dirinya juga menyoroti bahwa keberadaan banyak kementerian sering kali lebih dipengaruhi oleh kompromi politik daripada kebutuhan fungsional pemerintahan.
Hal ini menyebabkan koordinasi kebijakan menjadi tidak efisien dan membebani anggaran negara.
Selain itu, efisiensi anggaran diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Dana hasil penghematan anggaran seharusnya dialokasikan untuk memperkuat program kesejahteraan rakyat, seperti bantuan sosial dan subsidi energi.
