Kondisi ini terjadi karena dua hal:
1) Daerah gagal menciptakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru, dan
2) Pola anggaran belum diarahkan pada hasil (outcome based budgeting), melainkan sekadar penyerapan.
2. Efisiensi Bukan Sekadar Penghematan, Tapi Redefinisi Prioritas
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian benar: masih banyak pemborosan di birokrasi.
Efisiensi tidak cukup hanya memangkas, tapi harus menggeser alokasi dari yang tidak berdampak ke yang bernilai publik tinggi.
Contoh dari Bupati Lahat layak diapresiasi: memotong anggaran perjalanan dinas dan mengalihkannya ke irigasi. Ini bukan sekadar efisiensi, tapi reorientasi fiskal — uang publik dikembalikan kepada kebutuhan produktif masyarakat.
Artinya, Pemda harus berani melakukan:
• Audit efektivitas program: mana yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat, mana yang sekadar rutinitas.
• Reprioritisasi belanja: dari birokrasi ke sektor pertanian, UMKM, digitalisasi layanan, dan infrastruktur dasar.
• Digitalisasi proses anggaran: untuk menekan biaya administrasi dan memperkuat akuntabilitas.
3. Jalan Keluar: Creative Financing sebagai Solusi Jangka Menengah
Arah yang kini didorong pemerintah — creative financing — sesungguhnya sudah lama menjadi tuntutan dalam manajemen publik modern.
