JAKARTA-Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Kartu Pra Kerja akan dilanjutkan pada tahun 2023.
Pemerintah mengalokasikan anggaran sebanyak Rp5 triliun dengan target penerima 1,5 juta orang.
Menanggapi hal tersebut, Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengapresiasi keberlanjutan program Kartu Prakerja ini.
”Sekarang pemerintah memutuskan untuk melanjutkan, ini inisiasi yang baik mengingat juga ini kembali pada tujuan awal untuk meningkatkan skill pekerja yang saya kira di beberapa studi menunjukan memang, skill pekerja kita masih relatif rendah sehingga perlu ditingkatkan agar siap masuk ke lapangan kerja,” kata Yusuf pada Selasa (4/10/2022).
Terlebih, diproyeksikan tahun 2023, ‘awan gelap’, akan terjadi krisis yang tentu berimbas ke dalam negeri.
“Memang Kartu Pra Kerja bukan program utama bisa mengubah awan gelap tersebut. Setidaknya memberikan modal, bantalan, terutama bagi yang membutuhkan, tidak hanya bantuan dalam bentuk skill untuk masuk ke lapangan kerja, tetapi juga bantalan dana yang mereka bisa gunakan sebagai konsumsi,“ jelas Yusuf.
Kartu Pra Kerja tahun 2023 dengan skema normal. Pemerintah akan melakukan penyesuaian besaran bantuan yang diterima peserta senilai Rp4,2 juta per individu dengan rincian berupa bantuan biaya pelatihan sebesar Rp3,5 juta, insentif pasca pelatihan Rp600 ribu yang akan diberikan sebanyak 1 kali, serta insentif survei sebesar Rp100 ribu untuk dua kali pengisian survei.
