JAKARTA-Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara (LPEKN), Sasmito Hadinegoro mengeritik keras kebijakan Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang dianggap mirip lockdown terselubung.
Pasalnya, kebijakan tersebut tidak efektif menekan laju penyebaran Covid-19 sehingga layak dipertimbangan kembali oleh Presiden Joko Widodo.
“Saya menilai, kebijakan yang digagas Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan ini perlu dipertimbangkan secara matang. Apakah efektif menekan lonjakan Covid-19 atau justru kontra produktif. Jadi harus dipertimbangkan secara matang mengingat ini menyangkut nasib jutaan rakyat Indonesia,” jelas Sasmito di Jakarta, Jumat (2/7).
Menurutnya, kebijakan PPKM Darurat ini tidak jelas arahnya.
Justru saat ini, rakyat kelas bawah dan menengah terkena dampak dari kebijakan ini.
Bahkan daya tahan masyarakat menurun bahkan stres dengan munculnya kebijakan PPKM Darurat ini.
Saat ini jelasnya masyarakat semakin sulit mencukupi kebutuhan pokok ekonominya.
Sebab kebijakan ini terkesan dipaksakan.
“Pemerintah silahkan melihat pulau Jawa dan Bali sebagai pilot project PPKM dengan lebih cermat. Apakah cukup representative dengan sample kota besar Jakarta, Semarang, dan Bandung untuk barometer kehidupan rakyat di luar DKI Jakarta,” jelasnya.
