JAKARTA – Ekonom Universitas Indonesia (UI) Vid Adrison, mengatakan, diperlukan regulasi untuk menghindari terjadinya personifikasi dan diskresi anggaran bansos (bantuan sosial) oleh pemerintah, khususnya pada tahun Pemilihan Umum (Pemilu).
Menurut Vid, regulasi yang mengatur penyaluran bansos di tahun pemilu sangat diperlukan untuk menghindari kebijakan anggaran yang diselubungi kepentingan elektoral.
Hal ini, didasarkan pada kajian yang dilakukan Vid, yang dipaparkan saat menjadi saksi ahli dalam persidangan permohonan Perselisihan Hasil Pemiluhan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Kajian berjudul “Dampak dari Bansos terhadap Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 02 dalam Pemilihan Umum Presiden Indonesia Tahun 2024.”
Dalam kajian tersebut, Vid mengupas tentang Jokowi Effect dan Bansos Effect yang membuat suara pasangan calon (paslon) nomor urut 2 melambung hingga 58%, sehingga Pilpres 2024 hanya berlangsung 1 putaran.
Berdasarkan kajian atas kunjungan yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke 30 kabupaten/kota dan membagikan bantuan selama periode 22 Oktober 2023 sampai 1 Februari 2024, terlihat ada korelasi dengan kenaikan perolehan suara paslon nomor urut 2.
Adapun kenaikan perolehan suara Paslon nomor urut 2 di Pilpres 2024 cukup signifikan dibandingkan perolehan suara Prabowo saat Pilpres 2019.
Hal itu terutama terjadi di daerah yang intensif dikunjungi Jokowi selama masa kampanye, misalnya di wilayah Jawa Tengah (Jateng).
“Rata-rata kenaikan suara Paslon 2 sebesar 32%, di mana kenaikan terkecil sekitar 6,39%, dan terbesar 66,38%. Jadi kunjungan Jokowi efektif meningkatkan suara Prabowo di Pemilu 2024,” ungkap Vid.
Vid memaparkan, estimasi penambahan elektoral Prabowo karena dukungan kunjungan Jokowi dan pembagian bansos di 30 wilayah tercatat mencapai 26.615.945 suara.
