Untuk menjawab persoalan tersebut, pemerintah pusat, Bank Indonesia, dan pemerintah daerah menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Wilayah Kalimantan, Kamis (25/9) di Banjarbaru. Agenda ini sekaligus menandai peluncuran Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, dalam forum tersebut menekankan pentingnya menjaga inflasi pangan agar daya beli masyarakat tetap terjaga. “Menjelang akhir tahun, TPIP dan TPID perlu terus bersinergi agar inflasi tetap dalam sasaran. Upaya menjaga pasokan dan stabilitas harga dapat dilakukan lewat perluasan kerja sama antar daerah, penguatan peran BUMD, hingga bantuan pangan,” ujarnya.
Dalam rakor itu, sejumlah langkah strategis disepakati, antara lain percepatan penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), optimalisasi program cetak sawah rakyat, pemanfaatan lahan, peningkatan peran BUMD, serta integrasi data pangan lintas provinsi se-Kalimantan.
Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, yang membuka kegiatan tersebut, menekankan pentingnya kerja sama lintas daerah dalam menjaga ketahanan pangan.
