“Tahun 2023 sudah memasuki tahun politik, sehingga hampir tidak mungkin pemerintah akan melakukan perubahan drastis dalam kebijakan ekonominya. Saya rasa akan tetap ada program pemulihan ekonomi dalam bentuk-bentuk lain atau reorganisasi yang sudah ada saat ini,“ kata Teguh.
Meski akan memasuki tahun politik, pemerintah diharapkan untuk tetap memperhatikan aspek ekonomi daripada politik daripada anggaran.
Menurut Teguh, pemerintah mesti menjaga kebijakan ekonomi agar percepatan pemulihan ekonomi bisa diarahkan jauh lebih baik.
“Ini legacy Presiden Jokowi bahwa beliau presiden yang memberikan kekuatan dan penguatan ekonomi kita di tengah pandemi, dimana negara luar ada yang bangkrut, bahkan mundur perdana menterinya. Sebaliknya, Presiden Jokowi di masa kepemimpinan yang tinggal 1-2 tahun, bagaimana legacy untuk menjaga ekonomi tumbuh di 2024,” kata Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, Rizal Taufiqurrahman; Senin (8/8)
Selama tiga tahun, sejak 2020, pemerintah menganggarkan lebih dari Rp1800 triliun untuk dana PEN.
Komentari tentang post ini