MAKASSAR – Banjir dan tanah longsor yang melanda tujuh kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) turut berdampak pada kerusakan infrastruktur yang menghambat mobilitas masyarakat, khususnya ruas jalan maupun jembatan yang terputus akibat peristiwa ini.
Hal ini tentu memengaruhi aktivitas distribusi bantuan dasar kepada masyarakat terdampak.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letnan Jenderal TNI Suharyanto, S.Sos., M.M menyampaikan empat arahan guna memaksimalkan upaya distribusi bantuan kepada warga terdampak banjir dan longsor di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terisolir, khususnya satu desa di Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu.
“Pertama, kita pastikan distribusi bantuan dilakukan dengan segala cara dan moda, peran TNI Polri sangat dibutuhkan untuk bisa membantu mendistribusi bantuan secara langsung kepada masyarakat,” tutur Suharyanto pada Rapat Koordinasi Penangananan Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (6/5).
Suharyanto menegaskan bahwa kebutuhan dasar warga terdampak harus segera terpenuhi untuk mengurangi penderitaan pada masa tanggap darurat saat ini.
Medan di lapangan harus disiasati untuk mempercepat distribusi bantuan dapat sampai ke masyarakat
“Walaupun terisolir, kebutuhan dasar warga terdampak harus terpenuhi, kita bawa secara perorangan dengan back-pack jika diperlukan,” tegasnya.
Kedua, Suharyanto turut meminta unsur forum komunikasi pimpinan daerah (forkompimda) setempat untuk berkolaborasi guna mempercepat pemulihan infrastruktur krusial sehingga distribusi logistik dapat dilakukan secara maksimal.
“Kepala Balai PUPR Provinsi Sulawesi Selatan telah mengerahkan alat-alat berat untuk menyambungkan kembali jembatan yang putus. Kita maksimalkan juga dengan opsi jembatan bailey sehingga perbaikan infrastruktur dan distribusi logistik bisa berjalan secara pararel,” pungkasnya.
Ketiga, Suharyanto menyatakan bahwa BNPB mengerahkan alat angkut udara untuk memaksimalkan jangkauan distribusi logistik ke area yang terisolir.
“Ada helikopter dari TNI Angkatan Udara dan Polda Sulawesi Selatan yang telah beroperasi. BNPB turut menambahkan 2 helikopter dan 1 pesawat caravan untuk membawa logistik serta melayani masyarakat terisolir maupun sebagai sarana untuk evakuasi,” ujar Suharyanto.
Terakhir, Suharyanto meminta pemerintah daerah yang terdampak untuk mengaktifkan posko utama serta organisasi perangkatnya sebagai pusat pengendalian upaya tanggap darurat.
Hal ini dilakukan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara efisien sesuai dengan perkembangan kondisi di lapangan.
“Posko ini tentu menjadi sarana kita mengetahui secara berkala kebutuhan apa yang harus ditambahkan untuk masyarakat terdampak sesuai evaluasi dan hasil asesmen di lapangan, sehingga proses distribusi bantuan dapat berjalan dengan efisien,” ungkap Suharyanto.
