JAKARTA – Fenomena kotak kosong di Pilkada Serentak 2024 menjadi yang terbanyak dalam sejarah demokrasi di Indonesia.
Terdapat 41 daerah yang bakal menggelar Pilkada dengan calon kepala daerah melawan kotak kosong pada 27 November mendatang.
Founder Gogo Bangun Negeri, Lembaga Survey & Konsultan Komunikasi Politik, Emrus Sihombing menilai kondisi itu sengaja didesain untuk memenangkan kontestasi politik di tingkat daerah.
Di mana, partai politik berkongsi membangun koalisi gemuk.
“Haus akan kekuasaan, motifnya sejumlah partai politik berkumpul dan bermuara mencalonkan satu pasangan calon. Artinya, karena di sana ada gula mereka berkumpul di sana,” ujarnya.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sempat memperpanjang pendaftaran calon kepala daerah pada 2-4 September 2024.
Namun, hingga akhir pendaftaran hanya ada dua daerah yang terdapat penambahan calon kepala daerah, sehingga dari 43 menjadi 41 daerah yang melawan kotak kosong.
Menurut Emrus, fenomena kotak kosong bukan hanya tidak demokratis tetapi tidak Pancasilais, khususnya yang termaktub dalam Sila ke-2 yakni, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
Sehingga yang terjadi sekarang tidak beradab.
“Sekarang apakah memang beradab? Berhadapan dengan kotak kosong, benda mati. Menurut saya, itu tidak beradab, masa benda mati tidak punya program, tidak punya visi misi, tidak pernah sekolah, apakah itu beradab. Tapi itu realitas politik yang menjadikan itu terjadi,” imbuhnya.
