Sebaliknya, bahkan tidak jarang beberapa partai politik menunjukkan politik pragmatisnya.
Lihat saja Probowo dengan Partai Gerindranya.
Pada Pilpres 2019 mengambil posisi kompetitor bagi Jokowi yang diusung PDI-Perjuangan.
Pemilu 2019 PDI-Perjuangan menang di Pileg dan Pilpres yang membuat Jokowi menjadi presiden dua periode.
Dan Probowopun turun posisi dari kompetitor yang setara dengan Jokowi pada Pilpres 2019, rela dan serta merta menjadi pembantu Jokowi di pemerintahan.
Justru sikap dan perilaku politik semacam ini belum mempunyai garis yang tegas secara ideologis.
Sejatinya, Prabowo dan Partai Gerindra berada di luar kekuasaan sebagai oposisi bagi pemerintahan Jokowi.
Sebab, peran oposisi sama mulianya dengan pemerintah bagi rakyat.
Oposisi bisa melakukan kontrol terhadap kekuasaan.
Tapi acapkali ada partai politik dan aktor politik tertentu masih lebih baik memilih “menghambakan” diri terhadap kekuasaan.
Sikap dan perilaku politik semacam ini dipastikan merusak tatanan demokrasi kita di negeri ini yang diperjuangkan oleh seluruh komponen bangsa terutama gerakan mahasiswa tahun 1998 dengan tagisan dan air mata.
Bahkan masih ada aktivis belum kita ketahui di mana rimbanya.
PDI-Perjuangan bukanlah partai yang berdiri di atas politik pragmatis.
Lihat masa pemerintahan SBY dua periode, PDI-Perjuangan mengambil garis posisi yang tegas di luar pemerintahan (opisisi).
Karena itu, partai ini berani nenjadi oposisi, dan mengabdi untuk rakyat ketika menjadi pemenang legislatif dan eksekutif, baik nenempatkan kadernya sebagai kepala daerah dan presiden.
