Fernando menuturkan, Jokowi pernah menyampaikan, sekitar 70 persen lebih BUMN tidak mendukung dia dalam Pilpres dia sebelumnya. Ini harusnya menjadi evaluasi yang efektif bagi Erick Thohir.
“Sebagai pengamat saya melihat, kinerja Erick Thohir bagus, cuma kelemahan yang fatal, dia mengalami dilema. Mau profesional, tapi satu sisi ada kepentingan yang mengintimidasi dia, dan banyak pemikiran yang tidak rasional yang mempengaruhi keputusannya sebagai menteri BUMN, ini yang sangat kita sayangkan. Kita harapkan kedepannya tidak terjadi lagi hal yang seperti ini,” paparnya.
Ia juga berharap agar Presiden juga memberikan otoritas yang penuh kepada Erick Thohir, dan jangan setengah-setengah. Harus ada ketegasan presiden dalam hal ini.
“Saya yakin, ketika diberikan kewenangan kepada Erick Thohir, kinerja BUMN kita bisa lebih bagus,” ulasnya.
Diakuinya, memang tidak ada aturan tentang rangkap jabatan, entah seorang menteri atau staf menteri, menjadi komisaris BUMN tertentu, tapi etika harus dikedepankan.
“Istilah gaulnya, jangan rakus dong. Ini yang membuat Erick Thohir tersandera. Saat mereka meminta, mungkin Erick Thohir tidak enak. Ini yang menyebabkan gerak profesional menjadi terganggu. Belum lagi kita melihat, link-link kampus tertentu menjadi komisaris BUMN, kita bisa lihat profilnya lah. Padahal jaringan-jaringan kampus tertentu kadang bertumpuk kampus tertentu. Ini kan nggak bagus dan tidak sehat. Saya yakin Erick Thohir dilema dengan kondisi ini,” pungkasnya.
