Dolfie menegaskan bahwa kalaupun ada respons dari anggota dewan, hal itu belum merupakan keputusan rapat kerja Komisi V DPR RI.
“Substansi yang beredar merupakan bagian dari dinamika pembahasan di Komisi V DPR RI, dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi,” terang Wakil Ketua Komisi XI DPR RI ini.
“Bahkan hal tersebut belum merupakan keputusan rapat kerja Komisi V DPR RI bersama Kementerian Desa,” lanjut Dolfie.
Dolfie mengatakan, F-PDIP selalu mengedepankan kajian mendalam terhadap kebijakan strategis yang menyangkut kepentingan usaha, program Pemerintah, dan hajat hidup rakyat.
Termasuk dalam hal penutupan minimarket demi Koperasi Desa Merah Putih.
“Fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa setiap kebijakan strategis yang berdampak pada pelaku usaha, koperasi desa, dan masyarakat luas harus disertai kajian yang komprehensif dan berbasis data,” paparnya.
F-PDIP juga menegaskan kebijakan harus dibahas secara mendalam di komisi terkait sesuai mekanisme yang berlaku.
“Serta mempertimbangkan secara menyeluruh aspek regulasi, ekonomi, sosial, dan keberlanjutan usaha,” pungkas Dolfie.
