Isu krusial yang tak kalah penting dan mewarnai hampir setiap lini media massa, masih menurut Pimpinan DPR Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu adalah isu defisit neraca perdagangan. Impor yang selalu melebih ekspor, bukan hanya mengindikasikan negara kehilangan sejumlah uang sehingga mata uang rupiah melemah, tetapi ini adalah sinyal kemampuan produksi yang lemah.
“Kita memakan apa yang tidak kita produksi. Kemandirian yang harusnya jadi ruh Nawa Cita ternyata hanya sekedar slogan. Kita telah jadi bangsa yang bergantung pada asing. Perut dan keseharian kita,” katanya.
Begitu pula, sebut Fahri Hamzah, dengan defisit perdagangan yang menjadi sinyal bahwa produktivitas nasional rendah, yang artinya pendapatan nasional juga rendah. Tapi sayangnya, bangsa ini terlampau konsumtif makanya utang terus membengkak sehingga sangat jelas bahwa fundamental kesejahteraan begitu rapuh.
Ditambah lagi fakta bahwa dalam sepuluh tahu terakhir ini, Indonesia mengalami deindustrialisasi. Kontribusi industri manufaktur dalam perekonomian terus menurun, dan tenaga kerja yang terserap di sektor ini pun menurun.
“Tapi statistik kita mencatat pengangguran berkurang. Apakah karena program infrastruktur? Hampir semua infrastruktur yang di kerjakan pemerintah Jokowi padat modal (bukan padat karya), teknologi tinggi, hampir semua sumberdaya dari asing bahkan tenaga kasar. Ternyata statistik mencatat 70% angkatan kerja kita (yang jumlahnya 130-an juta) lari ke sektor informal. Mereka menjadi mayoritas anak bangsa yang hidup dari usaha kecil, dan mikro; buruh petani, nelayan, pedagang, pengrajin, kaki lima dan informal,” bebernya.
