JAKARTA – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mendesak agar Otoritas Jasa Keuagan (OJK) bisa lebih agresif dalam memberantas ponzi dalam lini bisnis yang diduga digunakan Perusahaan biro perjalanan umroh First Travel.
Mestinya, tidak ada lagi bisnis atau investasi yang mendatangkan keuntungan secara irasional.
“Dan OJK harus agresif lho. Sudah sekian tahun OJK, masak ponzi masih ada,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (25/8/2017).
Fahri menduga kuat perusahaan biro perjalanan umroh First Travel menggunakan skema ponzi dalam menjalankan bisinisnya.
Oleh karena itu DPR meminta kepolisian dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menelusuri aliran uang mengalir kemana saja.
“Saya dulu pernah mempelajari skema ponzi itu sebetulnya lebih kompleks dari yang kita baca,” tambahnya.
Lebih jauh mantan Ketua KAMMI, masyarakat jangan mendramatisir dulu keberadaan dan tindakan suami isteri pengelola First Travel.
“Hati-hati ponzi ada struktur lainnya kadang-kadang orang ini hanya dipakai karena punya kredibilitas mampu ngomong,” terangnya.
Dalam menelusuri kasus itu, Fahri mengusulkan polisi memakai aturan mengenai tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk melacak aliran uang para jemaah.
Sehingga dengan begitu, bisa diketahui kemana saja dana para jamaah haji yang menjadi korban tersebut mengalir.
