DPR RI, lanjut politisi dari PKS itu, juga meminta pemerintah memastikan alokasi pembiayaan pemulihan gempa lombok dan sumbawa dengan mematsikan program dan sumber pendanaannya.
“Hal ini untuk menghindari simpang siur alokasi biaya dalam jangka pendek sampai jangka panjang,” sambung legislator dapil NTB itu.
Fahri juga menyampaikan permintaan kepada pemerintah untuk meninjau kebijakan pembangunan hunian sementara (Huntara) dan fasilitasnya untuk merespon musim hujan yang akan datang.
Pemerintah diharapkan dapat mengatur agar huntara jadi rumah tumbuh yang pada waktunya jadi permanen.
“Koordinasi, sinergi, dan pengawasan yang dilakukan antara DPR RI dengan pemerintah diharapkan menjadi sarana yang mampu mempercepat penanganan dampak bencana. Timwas DPR RI mendukung penuh segala upaya guna mempercepat pembangunan daerah pasca bencana,” pungkasnya
