JAKARTA-Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menduga politik legislasi pemerintah lebih banyak dikendalikan oleh pejabat eselon dua dan eselon tiga. Bahkan politik legislasi ini tidak pernah di pidatokan oleh presiden. “Saya hanya khawatir gagasan RUU ini, idenya datang dan dibuat eselon 2 dan 3. Kemudian dikendalikan oleh eselon satu. Begitu sampai ke menterinya, oke saja dan tinggal datang ke DPR,” katanya dalam diskusi “Perlukah Penyederhanaan Target Prolegnas Memasuki Tahun Politik?” di Jakarta, Selasa (8/8/2017).
Jadi begitu masuk pembahasan di DPR, kata Fahri, pejabat eselon satu dan eselon dua ini berantem adu argumentasi. Buntutnya, pembahasan RUU tak selesai.
“Pengalaman saya dalam mengkoordinir fraksi-fraksi jauh lebih mudah ketimbang mengkoordinir pejabat pemerintah. Itu contoh Undang-Undang yang umurnya panjang. Padahal DPR-nya sudah ganti periode. Sementara pemerintah masih berdebat,” tambahnya
Oleh karena itu, mantan Ketua KAMMI ini minta publik jangan menyalahkan DPR manakala ada pembahasan satu RUU yang lambat untuk disahkan. Justru yang menjadi penghambat itu aparatur eksekutif. “Contohnya UU Pemilu yang lama sekali selesai, itu karena pemerintah yang berkeras agar Presiden Threshold 20 persen. Saya terus terang saja, batasan itu atas permintaan Presiden Jokowi, sehingga lama proses ditetapkan dari RUU menjadi UU,” terangnya
Komentari tentang post ini