JAKARTA-Penyelenggara negara dituding menjadi biang pemicu maraknya aksi intoleran di Indonesia. Padahal peran negara harus menjadi solusi. Karena memang setiap saat sikap toleransi bisa berubah menjadi permasalahan. “Justru kehadiran penyelenggara negara, malah menjadi masalah. Harusnya pejabat itu memecahkan masalah,” kata pengamat politik, Yudi Latif dalam diskusi “Toleransi Umat Beragama” bersama Franz Magnis Suzeno dan Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saefuddin di Jakarta, Senin,(9/6).
Namun demikian, kata Dosen Universitas Paramadina ini mengakui ada aspek lain yang ikut mendorong terjadinya intoleransi. “Memang ada faktor di luar agama yang justru lebih banyak ikut bermain. Karena itu, penghayatan terhadap nilai-nilai kemanusian harus diperbaiki,” terangnya.
Padahal, kata Direktur eksekutif Reform Institut ini, keberagaman itu sudah ada sejak Indoensia berdiri. “Sejak dulu sudah ada semua agama termasuk Ahmadiyah dan Yahudi. Begitu juga keturunan Arab, China, Eropa dll. Semua orang ingin hidup nyaman di dalamnya. Namun, globalisasi membahwa transnasionalisasi keagamaan dan bergerak berdasarkan homogenisasi-penyeragaman-tunggal dan harus diterapkan seutuhnya di Indonesia. Inilah yang harus diwaspadai dan bisa menyulut konflik, karena tak menghendaki dan menolak yang lain,” tegas Yudi.
