JAKARTA-Masyarakat berharap Pilkada serentak 2017 yang akan dimulai pada 28 Oktober 2016 berlangsung damai dan siap menang, siap kalah. Namun begitu Pilkada DKI Jakarta, Aceh, Papua, Gorontalo, dan Banten diprediksi tetap rawan konflik. “Faktor pemicu utama, fanatisme pendukung salah satu pasangan calon (Paslon),” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy dalam dialektika demokrasi ‘Pilkada Damai, siap menang siap kalah’ bersama komisoner KPU Feri Kurnia Rizkiyansyah, Komisioner Bawaslu Daniel Zuchron, dan Direktur PerluDem Titi Anggraini di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (27/10/2016).
Menurut Lukman, untuk menjaga kelangsungan pilkada damai, maka perlu sikap jujur, adil, bebas money politics, netralitas PNS, TNI, Polri, penyelenggara Pilkada dan masyarakat sendiri untuk mematuhi aturan.
Seperti di Aceh, 6 calonnya eks GAM, pecah kongsi, baik untuk calon gubernur, calon bupati, yang melibatkan 85 orang calon di 25 daerah. “Semua pendukungnya besar dan fanatik. Kalau tidak diantisipasi dengan baik oleh aparat, maka bisa menimbulkan konflik. Demikian juga Papua, dan DKI Jakarta, yang terlanjur membawa SARA sehingga perlu antisipasi dini,” ujar politisi FPKB itu.
Disamping itu kata Lukman, khusus DKI Jakarta, ada yang terpendam. Yaitu, posisi Presiden RI dan mantan Presiden RI. Dimana dalam Pilkada DKI ini baik langsung maupun tidak, ada tokoh nasional seperti Presiden Jokowi, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Prabowo Subianto. Untuk Presiden Jokowi harus menegaskan bahwa dirinya netral. “Presiden Jokowi harus klarifikasi bahwa dirinya netral. Memang tidak ada larangan, tapi dugaan itu bisa mendorong konflik,” tambahnya.
