Menurut Lukman, siapapun yang terpilih di DKI Jakarta ini, apakah Ahok, Agus maupun Anies, mereka ini pasti akan menjadi tangan kanan Presiden Jokowi. Mengingat Jakarta sebagai ‘wajah’ Indonesia, maka Pilkada harus damai dan terhindar dari konflik. Karena itu dengan kewenangan yang sudah baik, Bawaslu diharapkan tegas dan berani menjatuhkan sanksi bagi calon yang melanggar. “Kalau tidak ada yang disanksi, maka aturan yang baik itu hambar dan tak ada efek jera,” pungkasnya.
Daniel menyatakan hal yang sama akan potensi konflik tersebut. Di Gorontalo misalnya kini sudah saling menggugat meski sudah ditetapkan KPUD, dan di Tolikara pelaksanaannya dipindah ke Wamena akibat terjadi sengketa pencalonan. Demikian pula di Singkawang, Kalimantan Barat, dan DKI Jakarta. “Masalah daftar pemilih tetap (DPT). Jadi, jangan sampai damai hanya di tingkat elit, tapi di bawah khususnya di daerah belum tentu,” katanya.
Karena itu Daniel menyarankan semua harus dipersiapkan dengan baik. Dari jadwal dan infrastruktur kampanye, iklan, debat, alat peraga KPU pasangan calon, dan blusukan semua harus clear. “Aturan money politics, transportasi harus jelas, karena tidak boleh uang melainkan bentuk lain, dan Bawaslu bisa menangkap setelah kerjasama dengan penyidik Polri, tanpa harus izin pengadilan,” jelasnya.
