Selaras itu, kata Firnando, menjadi kepanjangan tangan pemerintah dalam merealisasikan program pembangunan strategis.
Perlu diketahui, BPI Danantara dibentuk untuk menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara ke proyek-proyek berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor, seperti energi terbarukan, manufaktur, dan produksi pangan.
Lembaga tersebut akan mengelola aset lebih dari US$ 900 miliar atau sekitar Rp14,615 triliun.
Karenanya pemerintah harus memastikan pengelolaan aset negara berjalan transparan dan akuntabel.
Selain itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menjadi nahkoda BPI Danantara.
Baginya, mengingat kebijakan ini dinilai tepat lantaran kerjanya bertalian dengan tugasnya di kabinet Merah Putih.
Dia ditunjuk Presiden Prabowo menjadi kepala Danantara.
Menutup pernyataannya, masyarakat luas juga perlu memahami lembaga Danantara lantaran menyangkut pengelolaan kekayaan negara yang akan berdampak pada kesejahteraan rakyat.
“Penggunaan dana dari deviden BUMN ini kan yang akan menjadi krusial akan digunakan ke mana. Harapan saya, Danantara ini harus memberikan dampak positif kepada rakyat Indonesia dan dapat membuka lapangan kerja yang besar ke depan,” pungkas legislator dapil Jawa Tengah I itu.
