Disisi lain, Tarko membeberkan kendala yang dihadapi BPK adalah luasnya cakupan obyek pemeriksaan yang tidak sebanding dengan tenaga pemeriksa yang tersedia. “Di Indonesia saat ini tiap tahun ada lulusan S1 Akuntansi sekitar 35.000 orang. Kemudian ada 1420 akuntan publik, 600 KAP dan 15.000 auditor. Ini sebagai dukungan SDM yang besar yang dapat dioptimalkan oleh BPK untuk mendukung pemeriksaan keuangan di 1 LKPP, 86 KL, 542 LKPD, BUMN/D dan entitas lain. SDM pemeriksa intern BPK dapat diarahkan untuk meningkatkan cakupan pemeriksaan kinerja dan PDTT,” terangnya lagi.
Oleh karena itu ke depan, sambungnya, untuk meningkatkan kualitas dan cakupan pemeriksaa. Sehingga BPK mampu mendorong pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara lebih optimal perlu misi, antara lain, penguatan pemeriksaan dan optimalisasi pemeriksaan kinerja dan PDTT untuk merespon permasalahan strategis.
Bahasan Tarko yang berlangsung sekitar 15 menit mendapat respon dari sejumlah anggota Komisi XI DPR, beberapa diantaranya Indah Kurnia dari F-PDIP dan Bobby Adhityo Rizaldi dari Fraksi Partai Golkar.
Indah Kurnia mempersoalkan bahasan shortfall yang kemungkinan akan melebar ke depan. Karena berpotensi membuat defisit APBN semakin besar. Sementara Bobby merespon soal reavaluasi aset-aset pemerintah. Namun karena pelaksaan seleksi ini terbatas oleh waktu, sehingga beberapa pertanyaan tak sempat terjawab. ***
