Apalagi, kata dia, geothermal dibangun di radius nol kilometer.
“Artinya, kampung adat dengan struktur bangunan adat untuk ritual, ikut jadi korban. Selama ini kita sdh salah arah dalam pembangunan. Kapan negara menerapkan pasal 33 UUD 1945 secara konsekwen. Semua sumber daya alam hanya memperkaya pengusaha dan penguasa,” kritiknya.
Marsell bahkan menyentil bahwa Bupati, DPR hingga ASN memiliki penghasilan lewat gaji dan tunjangan.
Sedangkan rakyat yang sudah kehilangan lahannya, juga akan kehilangan penghasilan dari bumi yang menjadi sandaran hidupnya.
Menurutnya, sangat beralasan jika para tokoh agama dan kaum awam memperjuangkan penolakan proyek geothermal karena berangkat dari konteks dan kenyataan konkrit masyarakat lokal yang mengalaminya.
“Jika dibiarkan terus terjadi, maka masyarakat Flores akan kehilangan otoritas dalam pilihan politik. Sebab, jika sudah ketiadaan lahan-lahan pertanian, kita akan tergantung pada Bansos dan BLT. Kedua jenis materi ini rentan disalurkan lewat Pemilu karena masyarakat disandera hak pilihnya,” singgungnya.
“Dalam kondisi dilematis dan cenderung oportunis, sebagian besar masyarakat sudah kehilangan otoritas dalam berpendapat. Ini penting karena menyangkut kepentingan jangka panjang dan harus diperjuangkan dari sekarang,” pungkasnya.
